Kesesuaian Struktur dengan Kebutuhan


Dinsosnakertrans

Salah satu fungsi anggota Dewan  adalah pengawasan. Dalam rangka menjalankan fungsi  itulah saya berdiskusi dengan Dinsosnakertrans Banyuwangi, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dinas-dinas  terkait komisi IX.

Pada  11 Maret 2015, saya berdiskusi dengan kepala Biro dinas sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepala BPJS ketenagakerjaan serta staf-stafnya di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pertemuan ini merupakan salah satu agenda rangkaian reses saya yang kedua.

 Dinsosnakertras (dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi) bekerja di bawah tiga kementrian yaitu kementrian sosial, kementrian ketenagakerjaan, dan kementrian transmigrasi. Selain itu, dinas ini juga bermitra dengan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.  Kementrian ketenagakerjaan merupakan salah satu mitra kerja saya di komisi IX.  Begitu juga BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan  adalah mitra kerja komisi IX.

Perangkat-perangkat lunak untuk memaksimalkan pelayanan juga belum cukup memadai, salah satunya, pengadaan sistem informasi bagi para pekerja. Fakta yang saya dapat pada pertemuan ini adalah belum tersedianya call center, tidak adanya web  khusus, yang dapat diakses para pencari kerja dan juga masih belum adanya SOP pengaduan Selain itu belum juga tersedia pendampingan hukum untuk para pekerja. Padahal perangkat-perangkat itu merupakan kebutuhan untuk memaksimalkan kinerja dinas.

Secara struktural permasalahan di dinas ini adalah kurangnya staf. Dinas ini hanya memiliki 40 staf. Dalam bidang ketenagakerjaan,  kebutuhan pada   pengawas spesialis mesin uap dan pengangkut, mengingat kedua industri ini mulai berkembang di Banyuwangi. Sebab, saat ini mereka hanya memiliki dua pengawas perselisihan  dan satu mediator untuk mengatasi kemungkinan konflik yang timbul antara pengusaha dengan pekerja. Padahal, di  Banyuwangi terdapat 1170 perusahaan.  Karenanya, saat itu saya mengusulkan, dalam jangka pendek,   dinas ini dapat berkreatifitas dengan membayar pihak-pihak profesional secara kontrak untuk mengatasi permasalahan ini untuk mengefektifkan kinerja-kinerja. Dalam jangka panjang, masalah itu tentu harus diselesaikan secara sistematis dengan membuat struktur staf yang sesuai kebutuhan.




Nihayatul Wafiroh

Adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo). Saat ini juga dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pengurus Pusat PKB. Aktif dalam Kaukus Perempuan Parlemen RI sebagai Wakil Sekretaris.